Minggu, 17 Januari 2010
Mobil Dewan di atas Aspal Rakyat*
Nobel Perdamaian atau Nobel Pembantaian?*
Kamis, 17 Desember 2009
Buaian untuk Indonesia
Koran ini (Jawa Pos) kemarin (11/12) memberitakan pujian Jepang untuk demokrasi di
Namun, alangkah bijaksananya kalau kita tidak terbuai. Pasalnya, demokrasi dengan kebebasan yang didengungkan tidak member keadilan di negeri ini. Lihatlah kasus Minah dank awn senasibnya. Belum lagi korupsi akut karena memang cost demokrasi yang begitu tinggi. Yang lalu melahirkan korupsi, seperti opini yang ditulis wakil ketu a DPD, Bapak Laode, di Koran ini.
Pujian Jepang itu, jangan membuat kita lupa. Banyak permasalahan krusial negeri ini menunggu diselesaikan sebelum kelak kita berani membusungkan dada untuk kebanggaan negeri ini.
Selamatkan ODHA, apa selamatkan masyarakat?
Antipati masyarakat terhadap penderita HIV membuat pemerintah mensosialisasikan programnya untuk hidup sehat bersama ODHA. Masyarakat diharapkan tidak lagi mengucilkan ODHA tetapi dapat hidup berdampingan bersama ODHA tanpa harus takut resiko tertular. Secara tidak langsung, pemerintah mengesampingkan keselamatan masyarakat akan bahaya tertular virus mematikan ini.
Berbagai program dan dana dikucurkan agar tidak ada lagi diskriminasi terhadap ODHA, tetapi ingat bahwa ratusan juta orang yang bersih dari HIV harus diselamatkan dari merebaknya HIV/AIDS.
Selasa, 15 Desember 2009
Brain, Beauty dan Behaviour dari Kacamata Swimsuit
Brain, beauty dan behaviour macam apa yang bisa dilihat melalui pakaian renang (swimsuit)? Ajang seperti ini adalah kebebasan yang tidak bersusila jika masih diikuti Indonesia.
Ika Misfat Isdiana*
ANGKET TAK SELESAIKAN MASALAH
Sebenarnya orang biasa sekalipun tahu siapa tersangka Century yang harus dimintai pertanggungjawaban. Namun, tyindak tegas pemerintah untuk mengadili mereka sangat lambat. Pembentukan pansus hak angket, alih-alih menyelesaikan masalah, malah semakin memperlambat penyelidikan. Hal ini karena, menyedot banyak uang, waktu, dan tenaga.
Kasus Century tidak bisa diselesaikan hanya dengan hak angket tapi butuh ketegasan pemerintah dan kepastian hukum.
Ika Misfat Isdiana*
Minggu, 22 November 2009
SEKS AMAN “IMINGI” REMAJA

Ika Misfat Isdiana A. Ma. Pd
Selasa, 10 November 2009
TKI MANA YANG LEBIH MUJUR?

Padahal sebelumnya kasus penganiayaan TKI Malaysia asal Jember menggegerkan media massa. Malaysia seolah menjadi pabrik kekerasan TKI yang akhirnya menyulut konflik 2 negara Islam Asia itu. Tapi ternyata Menakertrans tidak memutus hubungan per-TKI-an dengan Malay, justru dengan Kuwait, Jeddah dan Jordania. Kalau begitu, seberapa parah pelanggaran TKI disana? Tidak adil kalau kekerasan TKI disana tidak di blow up juga.
Bisnis Porno = Free Seks

Padahal, banyak pihak yang membina remaja untuk meninggalkan seks bebas yang merusak moral dan kualitas remaja. Lembaga kesehatan, LSM, lembaga keagamaan bahkan kepolisian. Tapi tidak membuahkan hasil.
Ironisnya, industry pornografi menjadi bisnis yang terus dilakoni walaupun merangsang remaja melakukan seks bebas. parahnya pemerintah tetap melegalkannya. Jika bisnis porno tidak dihentikan, mustahil seks bebas remaja berkurang. Remaja butuh dukungan pemerintah untuk membasmi bisnis porno! No pornography no free seks.
Nama Lain Tukang Pijat
Memang Ameliorasi sering kali digunakan media untuk memperhalus istilah. Tukang pijat menjadi ahli syaraf, pelacur pezina menjadi PSK (pekerja seks komersial), hutang be-riba menjadi dana bantuan internasional. Memang, ameliorasi seringnya menipu. Hati-hati dengan istilah Ameliorasi!
BATIK DIMILIKI, SDA DIBAWA LARI

Anehnya orang Indonesia tidak kawatir kehilangan minyak bumi, batu bara, timah, emas diPapua dan sumber daya alam lain. Yang dirampok oleh investor asing melalui UU yang dilegalkan oleh pemerintah seperti UU penanaman modal.
Ika Misfat Isdiana A. Ma. Pd*
Kamis, 29 Oktober 2009
SETENGAH NOLONG, SETENGAH “MENTHUNG”
Tapi kebahagiaan saya pupus, karena setelah berkonsultasi dengan reparator kompor gas, saya dianjurkan untuk mengganti beberapa onderdil kompor agar tidak meledak seperti beberapa kasus yang muncul di televisi. Demi keselamatan jiwa dan keluarga saya, jadilah saya melakukan anjuran reparator itu. Kurang lebih 150 ribu dana yang harus saya kucurkan untuk menikmati kompor gas “gratis” yang aman. Setelah beberapa minggu pasca pembagian kompor, bebarapa tetangga saya bercerita kalau kompornya rusak, saya jadi was-was, kalau kompor saya rusak saya harus mengeluarkan dana berapa lagi? Belum lagi isu kanaikan harga gas yang membuat saya semakin was-was. Jika pemerintah benar-benar berniat membantu, janganlah setengah hati. Kalau seperti ini program bantuan yang dimaksud pemerintah, bisa-bisa rakyat mati pelan-pelan.
SANKSI TEROR PEJABAT NEGARA

Kita ketahui bersama, bahwa terorisme adalah tindakan yang mengancam masyarakat, walau tidak mengancam jiwa setidaknya rasa takut akibat terror bisa disebut aksi terorisme karena menimbulkan ketakutan, keresahan, ketidaknyamanan.
Jika demikian, maraknya kasus KKN para pejabat Negara, isu rencana pembunuhan pejabat Negara, isu kenaikan harga- harga kebutuhan pokok, BBM, LPG dll, sistem Negara yang mendekati orde baru termasuk dalam aksi terror. Karena ketidakadilan, ketidakpastian itu membuat rakyat cemas, resah, was-was dan takut untuk melangsungkan hidupnya. Seharusnya pemerintah tidak melakukan aksi yang “menteror” rakyat dengan kebijakannya, karena itu akan menginspirasi rakyatnya.
Jika densus 88 berhak menembak mati para teroris yang menebar teror, apa sanksi yang harus diberikan pada aparatur Negara yang melakukan “terror” agar mereka jera?
SALAH=BENAR, BENAR=SALAH

Jika dalam masalah Lumpur Lapindo saja tidak bisa selesai, bagaimana nanti jika menjadi Presiden atau Wapres jika itu yang menjadi tujuan Golkar di Pilpres 2010. Padahal saat bencana Lumpur Lapindo terjadi Abu Rizal Bakrie menjabat sebagai Menkokesra. Inilah bukti sebuah ketidakadilan di negri ini. Yang salah dibenarkan dan yang benar disalahkan. Apakah orang-orang di zaman kapitalis ini benar-benar dibutakan oleh materi. (vY*)
Semua Jadi TO

Ada apa dengan densus 88. Apakah mereka kehilangan cara sehingga saat ini membidik mahasiswa yang kritis? Kenapa juga aparatur Negara ini tidak menindak mahasiswa yang melakukan free sex, narkoba, ataupun aborsi?
Melihat perkembangan kinerja densus 88 dalam penangkapan teroris, bisa jadi nanti tukang becak jadi sasarannya. Bagaimana tidak, kehidupan yang serba sulit dan iming-iming bayaran untuk jihad bias menjadi alasan densus 88. Atau jangan-jangan kita nanti yang menjadi giliran TO (Target Operation) densus 88. (vY*)



